Pengikut

Sabtu, 30 April 2011

Puluhan Tahun Warga Kampung Cisarua Tak Menikmati Listrik





11turbin
KAB.SUKABUMI-Sudah sekian lama warga di Kampung Cisarua, Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi tak menikmati aliran listrik.

Untuk bisa menikmati listrik, ahirnya 200,an warga di kampung tersebut berinisiatif membangun sebuah kincir air atau turbin yang terbuat dari kayu, dialiran sungai kecil tak jauh dari kampungnya.

Engkos (42), salah seorang warga di kampung tersebut menuturkan, warga di kampungnya cukup puas. Namun demikian, untuk bisa menikmati listrik secara maksimal warga tetap menggantungkannya pada arus air. "Ya kalau air deras karena hujan, kami bisa melihat televisi meskipun gambar tidak jelas. Untuk lampu penerangan, ya lumayan lah �mung� 5 watt mah asal kacaangan," ujar Engkos kepada onlineberita, Jumat (29/4).

Dijelaskan Engkos, untuk membuat aliran listrik dengan daya maksimal, warga dikampungnya tak sanggup membuat turbin ukuran besar. Sebab katanya, harus menembus hutan, lembah dan sungai serta jalannya yang curam dengan jarak berkilo-kilo. "Belum lagi biaya kabel. Wah biayanya sangat mahal. Warga disini tidak sanggup," tukasnya.

Sementara itu Kepala Desa Sukamanah, Rudi, yang dihubungi onlineberita pertelepon membenarkan keadaan tersebut. Bahkan dirinya mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan program listrik kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, namun hingga saat ini belum ada jawaban. "Mungkin karena lokasinya yang sangat tidak memungkinkan. Namun yang jelas kami terus berusaha," ujarnya.

Kampung Cisarua terletak di lembah yang cukup curam, jauh dan terpencil, bahkan sangat tak terbayangkan ada masyarakat yang hidup disana secara turun temurun.

Senin, 25 April 2011

Pencemaran Sungai Batanghari di Level Sedang



Pencemaran Sungai Batanghari di Level Sedang
UJI MUTU: Petugas BLHD Provinsi Jambi mengambil sampel air sungai.
KUALITAS air Sungai Batanghari saat ini mengalami cemar sedang yang melebihi parameter Baku Mutu dengan Nilai -18 dihitung berdasarkan metode stored. Data ini didapat berdasarkan laporan terakhir dari pihak BLHD Provinsi Jambi.
Dijelaskan Sumardi, Kepala Bidang Sarana Teknis dan Pemantauan, bahwa tingkat pencemaran yang terjadi pada air Sungai Batanghari saat ini terdapat banyak kandungan zat yang dapat menimbulkan pencemaran pada air sungai. Di antaranya kandungan total Suspensi (TSS) yang melebihi baku mutu hingga mencapai 120 dengan skor-8, kandungan Total Fosfat (PO4) melebihi baku mutu mencapai 0,811 dengan skor -4 dan kandungan Fecal Coliform (kotoran manunia) melebihi baku mutu 1600 dengan skor -6 sehingga tingkat cemar untuk air sungai batanghari mengalami cemar sedang dengan skor -18.
"Sampai dengan saat ini laporan terakhir yang masuk di BLHD Jambi untuk kondisi kualitas air Sungai Batanghari mengalami cemar sedang,”ujarnya di ruangannya kemarin (21/04).
Sementara tingkat pencemaran air sungai telah ditetapkan standar perhitungan mengunakan metode scored. Di antaranya kelas A kondisi baik sekali dengan nilai 0 menandakan air sungai baku mati, untuk kelas B kondisi baik dengan skor -1 s/d 10 menandakan cemar ringan, untuk kelas C kondisi sedang dengan skor -11 s/d 30 menandakan cemar sedang dan untuk kelas D kondisi buruk dengan skor – 31 manandakan cemar berat.
Menurutnya, pantauan tersebut didapat berdasarkan laporan lintas provinsi untuk satu tahun yang dilakukan dalam 5 kali pengambilan sampling mutu air untuk kemudian dilakukan uji laboraturium di badan  Lingkungan hidup daerah Jambi. Dengan pengambilan sampling yang dilakukan sebanyak 5 kali Sumardi juga beralasan bahwa di dalam beberapa pengambilan sampling tersebut pihaknya akan menemukan 3 musim dalam setahunnya. “Hasil uji sampling ini agar dapat membandingkan kualitas mutu air pada waktu musin hujan, kemarau dan pancaroba,” sebut Sumardi.
                Dirinya menyebutkan, dalam melakukan uji sampling ini tetap berpedoman kepada SNI No. 06-2421 tahun 1991 sebagai panduan dalam melaksanakan uji sampling kualitas mutu air. “Pedoman ini sangat penting dalam kita mendapatkan hasil yang maksimal jadi pada buku panduan tersebut banyak memaparkan cara teknik serta media yang paling tepat,”kata Sumardi.

Pemeriksaan Air PDAM Terkendala



Dinkes Belum Kantongi Izin

PDAM
JAMBI - Upaya untuk menjamin keamanan dalam mengkonsumsi air PDAM, pihak Dinkes Kota Jambi akan melaksanakan pemeriksaan rutin. Hanya saja, sayangnya, sampai saat ini, mereka belum mengantongi izin pemeriksaan tersebut. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Irawati Sukandar kepada Koran ini.
“Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memeriksanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan izin untuk memeriksa kadar karat dan lain sebagainya yang ada pada air PDAM.  Apakah layak atau tidak untuk digunakan,” katanya.
Setelah pemeriksaan dilakukan, katanya lagi, jika ditemukan tidak layak, maka pihaknya akan langsung mengirimkan hasil penelitian tersebut terhadap Walikota Jambi untuk selanjutnya diberitahukan kepada PDAM. “Jika memang tidak layak, tentunya PDAM harus memperbaiki kinerjanya dalam melayani masyarakat. Semuanya harus disterilkan,” tegasnya.
Namun, hingga saat ini, pemeriksaan itu belum dilaksanakan. Sementara itu, mengenai air yang berada di pemukiman warga, menurutnya sudah sering diteliti oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi. “Ini memang kita lakukan berdasarkan permintaan dari warga karena itu bukan merupakan tugas kita,” ujarnya.
Sementara untuk air di beberapa Perumahan, menurutnya bukan merupakan tanggung jawab pihaknya. “Kita untuk tempat-tempat umum,” jelasnya.
                Untuk air di perumahan, apakah memang layak untuk digunakan atau tidak, lanjut Ira, dilakukan berdasarkan permintaan dari warga perumahan yang bersangkutan. “Biasanya warga yang minta baru kita cek kesana,” katanya.
                Untuk tempat umum, menurut Ira, sudah banyak yang diperiksa oleh pihaknya. Namun, sejauh ini, belum ada air di tempat umum yang dinyatakan tidak layak untuk digunkana. “Selama ini sudah banyak yang kita periksa, baik air yang disalurkan oleh PDAM ataupun sumur yang diperiksa kadarnya. Tapi belum ada ditemukan bahan yang berbahaya mengandung di airnya. Semuanya aman,” pungkasnya.

Minggu, 24 April 2011

Banjir Medan Pemko Medan dan BWS II Harus Tangungjawab, Proyek Kanalisasi Habiskan Miliaran Dipertanyakan

Sabtu 09 Apr 2011
MEDAN | DNA - Banjir merupakan suatu fenomena alam yang biasa terjadi karena luapan sungai-sungai, waduk, danau, laut atau badan air lain dan menggenangi dataran rendah atau cekungan yang biasanya tidak terendam air. Banjir juga dapat terjadi bukan karena luapan badan air tetapi air hujan yang terperangkap dalam suatu cekungan yang menjadi genangan. Banjir dapat terjadi pada setiap kejadian hujan, musim penghujan atau beberapa kali musim hujan. Banjir tersebut akan menimbulkan masalah dan menjadi bencana jika mengganggu dan merugikan kehidupan manusia.

Banjir bandang yang terjadi di kawasan Medan sekitarnya tak terlepas dari tangungjawab Pemko Medan serta Balai Sungai Sumatera II bahkan proyek kanalisasi yang menghabiskan anggaran ratusan miliar dinilai gagal mengantisipasi banjir sehingga banjir menjadi salah satu bencana yang sulit teratasi, terjadi hampir setiap tahun baik skala lokal maupun nasional, tetapi apapun yang terjadi jika sudah merugikan kehidupan manusia harus ditanggulangi dan dikendalikan dengan benar.

Demikian ditegaskan Roy Andre Mulia selaku Koordinator ASWD Sumut melalui DNAberita Sabtu (09/04/2011) menindak lanjuti soal banjir mengurita di Medan, lebih lanjut dipaparkannya, banjir sangat erat hubungannya dengan urbanisasi dan pengembangan wilayah, baik kabupaten maupun kota. Pengembangan wilayah akan mengundang urban yang akan memerlukan pemukiman. Pemukiman akan menyebabkan naiknya limpasan permukaan yang akan menyebabkan banjir baik kekerapan maupun besarannya. Upaya untuk mengatasi masalah banjir telah dilakukan, namun dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah kabupaten dan kota, ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang ada menjadi tertinggal. Sementara itu tingkat resiko akibat banjir yang terjadi menjadi semakin meningkat.

Upaya penanggulangan dan penggendalian banjir tidak akan pernah dapat menghilangkan banjir sama sekali, tetapi upaya ini dilakukan untuk mengurangi besaran banjir dan mengurangi dampak kerugian baik manusia maupun infrastrukturnya.

Rencana tata ruang yang asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi lahan, pada daerah yang rendah timbul genangan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki akibat sistem drainase kurang baik.

Maksud dilaksanakannya pekerjaan monitoring banjir di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  adalah untuk memonitor perilaku cuaca baik pada kondisi normal, mendung sampai hujan pada pos/stasiun hydrologi di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II , termasuk di dalamnya pengamatan Tinggi Muka Air (Water Level ) dan curah hujan di sepanjang Sungai Deli dan Sungai yang ada di Sumatera Utara. Dengan tujuan bisa memprediksi terjadinya banjir atau keadaan aman untuk wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir.

Mengingat perjalanan air dari satu titik ke titik lainnya diperlukan waktu yang relatif lama, hasil pengamatan dilaporkan secara periodik sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir 2009/2010 yang disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II , maka pusat informasi data di Posko Balai Besar Wilayah Sungai Suamtera II  bisa memberikan / menginformasikan dan melayani permintaan data tentang kondisi baik cuaca, curah hujan maupun Tinggi Muka Air terkirim pada stasiun- stasiun pengamatan ke Server Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II.

Sasaran utama pekerjaan monitoring banjir ini adalah mengumpulkan data curah hujan dan pemantauan Tinggi Muka Air serta menginformasikan / melayani permintaan data kemudian menyampaikan prediksi atas data yang ada sehingga dapat diambil tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi dampak yang lebih besar.

Dalam kegiatan monitoring Siaga Banjir ini selain posko Induk di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  sekaligus Satgas Hulu I, masih banyak Satgas/Satlak/Posko yang terbentuk ditiap-tiap Kabupaten / Kota, Bakorwil, Balai PSDA maupun  yang lainnya Tiap - tiap posko/Satgas/Satlak tersebut saling melakukan koordinasi dengan mekanisme sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir Tahun 2010/2011 yang telah disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  dan telah disosialisasikan menjelang musim penghujan. Hal ini mengaju pada  UU RI No. 7 Tahun 2004  Tentang Sumber Daya Air.UU RI No. 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991  Tentang Sungai. 
Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 63/ PRT/1993 Tentang Garis Sepadan dan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 377/PRT/M/2005  Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan GNKPA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 04/PRT/M/2008  Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

Reporter | Agusleo

Sungai Deli Menghitam, Warga Desak Tangkap Pabrik Pembuang Limbah

Sabtu 10 Jul 2010
LABUHANDELI | DNA - Maraknya pembuangan limbah pabrik ke aliaran sungai Deli hingga warna airnya tak lagi jernih seperti dulu kala, kini malah menghitam serta mengeluarkan aroma bau busuk. Kini kondisi air nya tak lagi bisa digunakan warga untuk mandi dan mencuci kecuali karena terpaksa.

Begitu disampaikan aktivis Kordinator ASWD Sumut Roy Andre Mulia lepada DNAberita Sabtu (10/07/2010) saat meninjau langsung kondisi aliran sungai deli yang tercemar limbah pabrik dan tumpukan sampah.

Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Bapedaldasu harus bertangungjawab untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran air sungai deli yang hingga kini belum dilakukan, jangan hanya sekedar memberikan himbauan diatas plank saja tanpa eksen bagi pelaku pencemaran sungai Deli.

Padahal setiap harinya limbah pabrik disepanjang sungai deli berton-ton jumlahnya dibuang pada waktu tenggah malam tanpa ada pengawasan serius dari instansi terkait dan terbukti hingga kini sungai deli masih dijadikan sejumlah pabrik di Medan ini seperti tong sampah.

"Ironis memang, aksi pencemaran lingkungan hidup ini bila dibiarkan sungai deli bernasib sama dengan nasib sungai parit busuk dimana airnya tak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat, mari selamatkan sungai deli yang bersejarah itu demi masa depan," ajaknya. (DNA | R-04).

Rusak Tanggul PT Agro Langgar Permen PU 63/PRI/1993

Jumat 08 Apr 2011
LABUHAN | DNA - Koordinator ASWD Sumut Roy Andre Mulia melalui DNAberita Jumat (08/05/2011) dalam menindak lanjuti masalah hancurnya tanggul menyebabkan banjir dialami masyarakat Medan Labuhan.

Roy menyatakan, PT Agro Jaya Perdana (AJP) dinilai melanggar Permen Pekerjaan Umum nomor 63/PRI/1993 tentang sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan bekas sungai pasal 8, Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 meter sampai 20 meter garis sepadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai dan PP NO 35
tahun 1991 tentang sungai pasal 3 ayat satu sungai dikuasai oleh negara yang pelaksaannya dilakukan pemerintah sejalan dengan UU NO 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

*Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air itu kan jelas-jelas melangar hukum membangun di bantaran sungai, PT Agro harus bertangung jawab atas keteledorannya karena ratusan warga sudah menjadi korban banjir di Medan Labuhan akibat kelalaian mereka dalam pengrusakan sepadan/tanggul sungai deli.

Roy juga menambahkan Dewan sumber daya air segera menindak tegas bila perlu segera cabut izin usaha karena kelailaiannya sehingga masyarakat menjadi korban yang mana program GN-KPA ( Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) yang telah di canangkan Presiden Ri Susilo Bambang Yudoyono 2005-2025 harus kita dukung hari air dunia ke 19.

Dimana Banjir adalah suatu fenomena alam yang terjadi bila mana air menggenang di suatu tempat, baik yang disebabkan oleh karena luapan air sungai atau sarana penampung kelebihan air lainnya. Pengaliran air dan berbagai sumber kejadian yang terhambat dapat menimbulkan genangan pada tempat-tempat yang dianggap mempunyai potensi, misalnya daerah
pemukiman areal pertanian atau prasarana perhubungan. Genangan yang cukup yang cukup tinggi dan terjadi dalam waktu relatif lama akan memberikan dampak merugikan bagi hampir semua bentuk kehidupan.

Dampak banjir yang merugikan baru mulai dirasakan sebagai masalah apabila kegiatan kehidupan manusia sehari-hari mulai terganggu dan atau menimbulkan resiko korban jiwa serta kerugian secara materi.

Sebagaimana yang terjadi di Medan Labuhan serta daerah-daerah lainnya di Indonesia, Sungai deli dengan anak-anak sungainya di Kota Medan. Hampir setiap musim hujan sebagian  mengalami bencana banjir.

Penyebab banjir berkaitan dengan kapasitas daya tampung palung Sungai deli dengan anak-anak sungainya tidak mampu menerima debit aliran yang masuk ke patung- patung sungai tersebut, selain itu Sungai deli  dengan anak-anak sungainya telah dipenuhi oleh sedimentasi sehingga terjadi pendangkalan sungai, serta karakter sungai yang berkelok-kelok (Meander) dan adanya penyempitan sungai di beberapa tempat, menjadi penghambat laju kecepatan pengaliran air sehingga bagian kiri dan kanan sungai menjadi retensi air banjir, urai Roy.

Reporter | Agusleo

Medan banjir, kanal mubazir

Warta
WASPADA ONLINE

(Istimewa)
MEDAN - Banjir bandang yang terjadi di kawasan Medan sekitarnya  dalam kurun waktu tiga bulan ini tak terlepas dari tangungjawab Pemko Medan serta Balai Sungai Sumatera II. Apalagi ada kesan proyek kanallisai yang menghabiskan anggaran ratusan miliar dinilai gagal dan tak ada manfaatnya.

Demikian ditegaskan Roy Andre Mulia selaku Koordinator ASWD Sumut, malam ini. Menurutnya, banjir yang melanda Medan tidak lepas dari imbas urbanisasi dan pengembangan wilayah yang salah. Rencana tata ruang yang asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi lahan, pada daerah yang rendah timbul genangan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki akibat sistem drainase kurang baik.

“Tugas Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS) adalah memonitor permukaan air dan curah hujan di sepanjang Sungai Deli dan sungai-sungai di sekitarnya. Sehingga jika ada kemungkinan banjir, masyarakat sudah mendapat peringatan,” katanya.

Pemko dan BBWSS II, lanjut Roy, harus bertanggung jawab terhadap banjir yang terjadi. Apalagi kurun waktunya tidak begitu lama dari banjir besar di bulan Januari 2011. Jadi apa kerja Pemko dan BBWSS II?” tegasnya. 

Sekedar informasi, dalam kegiatan monitoring Siaga Banjir ini selain posko Induk di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  sekaligus Satgas Hulu I, masih banyak Satgas/Satlak/Posko yang terbentuk ditiap-tiap Kabupaten / Kota, Bakorwil, Balai PSDA maupun  yang lainnya Tiap - tiap posko/Satgas/Satlak tersebut saling melakukan koordinasi dengan mekanisme sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir Tahun 2010/2011 yang telah disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  dan telah disosialisasikan menjelang musim penghujan. Hal ini mengaju pada  UU RI No. 7 Tahun 2004  Tentang Sumber Daya Air.UU RI No. 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991  Tentang Sungai.  Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 63/ PRT/1993 Tentang Garis Sepadan dan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 377/PRT/M/2005  Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan GNKPA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 04/PRT/M/2008  Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

Editor: ANGGRAINI LUBIS

Kanalisasi Dipertanyakan, Banjir Masih Datang

banjir_medan_2011Sumutdaily.Com | Medan - Banjir bandang yang terjadi di kawasan Medan sekitarnya tak terlepas dari tanggungjawab Pemko Medan serta Balai Sungai Sumatera II bahkan proyek kanalisasi yang menghabiskan anggaran ratusan miliar dinilai gagal mengantisipasi banjir sehingga banjir menjadi salah satu bencana yang sulit teratasi, terjadi hampir setiap tahun baik skala lokal maupun nasional, tetapi apapun yang terjadi jika sudah merugikan kehidupan manusia harus ditanggulangi dan dikendalikan dengan benar.
Demikian ditegaskan Roy Andre Mulia selaku Koordinator ASWD Sumut melalui wartawan Sabtu (09/04/2011) menindak lanjuti soal banjir mengurita di Medan, lebih lanjut dipaparkannya, banjir sangat erat hubungannya dengan urbanisasi dan pengembangan wilayah, baik kabupaten maupun kota. Pengembangan wilayah akan mengundang urban yang akan memerlukan pemukiman.
Pemukiman akan menyebabkan naiknya limpasan permukaan yang akan menyebabkan banjir baik kekerapan maupun besarannya. Upaya untuk mengatasi masalah banjir telah dilakukan, namun dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah kabupaten dan kota, ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang ada menjadi tertinggal. Sementara itu tingkat resiko akibat banjir yang terjadi menjadi semakin meningkat.
Upaya penanggulangan dan penggendalian banjir tidak akan pernah dapat menghilangkan banjir sama sekali, tetapi upaya ini dilakukan untuk mengurangi besaran banjir dan mengurangi dampak kerugian baik manusia maupun infrastrukturnya.
Rencana tata ruang yang asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi lahan, pada daerah yang rendah timbul genangan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki akibat sistem drainase kurang baik.
Maksud dilaksanakannya pekerjaan monitoring banjir di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  adalah untuk memonitor perilaku cuaca baik pada kondisi normal, mendung sampai hujan pada pos/stasiun hydrologi di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, termasuk di dalamnya pengamatan Tinggi Muka Air (Water Level ) dan curah hujan di sepanjang Sungai Deli dan Sungai yang ada di Sumatera Utara. Dengan tujuan bisa memprediksi terjadinya banjir atau keadaan aman untuk wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir.
Mengingat perjalanan air dari satu titik ke titik lainnya diperlukan waktu yang relatif lama, hasil pengamatan dilaporkan secara periodik sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir 2009/2010 yang disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II , maka pusat informasi data di Posko Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  bisa memberikan / menginformasikan dan melayani permintaan data tentang kondisi baik cuaca, curah hujan maupun Tinggi Muka Air terkirim pada stasiun-stasiun pengamatan ke Server Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II.
Sasaran utama pekerjaan monitoring banjir ini adalah mengumpulkan data curah hujan dan pemantauan Tinggi Muka Air serta menginformasikan / melayani permintaan data kemudian menyampaikan prediksi atas data yang ada sehingga dapat diambil tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi dampak yang lebih besar.
Dalam kegiatan monitoring Siaga Banjir ini selain posko Induk di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  sekaligus Satgas Hulu I, masih banyak Satgas/Satlak/Posko yang terbentuk ditiap-tiap Kabupaten / Kota, Bakorwil, Balai PSDA maupun  yang lainnya Tiap - tiap posko/Satgas/Satlak tersebut saling melakukan koordinasi dengan mekanisme sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir Tahun 2010/2011 yang telah disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  dan telah disosialisasikan menjelang musim penghujan. Hal ini mengaju pada  UU RI No. 7 Tahun 2004  Tentang Sumber Daya Air.UU RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991  Tentang Sungai. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 63/ PRT/1993 Tentang Garis Sepadan dan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 377/PRT/M/2005  Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan GNKPA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 04/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

Tiga Sungai di Medan Tercemar

MEDAN - Tiga sungai besar yang membelah kota Medan teridentifikasi mengandung zat pencemar. Kondisi tiga sungai ini terlalu berat menanggung beban lingkungan. Persoalan ini makin buruk lantaran sejumlah perusahaan membuang limbahnya di sungai tanpa ada instalasi pengolah limbah.
"Pencemaran memang terjadi di sungai-sungai itu. Secara kasat mata sudah bisa dilihat. Beban lingkungan di tiga DAS ini paling berat karena pertumbuhan pemukiman warga yang semakin padat," hal ini di katakan  Koordinator DPP ASWD Roy Andre , minggu (24/04) di Medan. Tiga sungai yang dimaksud adalah Sungai Deli, Belawan, dan Babura. Sungai Babura selanjutnya bersatu dengan Sungai Deli bermuara di utara Medan.
Menurut Roy, mestinya ada gerakan simultan untuk menyelamatkan kondisi sungai yang ada di Medan. Persoalan ini kompleks karena hunian baik industri maupun pemukiman warga sudah ada jauh sebelum ada niat untuk menyelamatkan lingkungan sungai.
Roy mengatakan, untuk melihat kondisi lingkungan di tiga sungai itu bisa dilihat dari keragaraman biota yang ada. Keberadaan biota di sungai itu cukup baik sebagai bioindikator kondisi sungai. Semakin banyak biota dalam sungai, katanya, semakin memungkinan makhluk hidup ada di sana. Artinya kondisi sungai masih terjaga baik.
Berdasarkan data Bapedalda Sumut, di sepanjang DAS Deli terdapat 89 saluran pembuangan limbah domestik ke sungai. Di sepanjang sungai 71 kilometer (km) ini terdapat 48 lokasi pembuangan sampah pada bantaran sungai. Sungai Deli mempunyai anak sungai antara lain Sungai Sikambing, Sungai Babura, Sungai Petani, dan Sungai Simaimai.

70% Warga Indonesia, Konsumsi Air Terkontaminasi


air
Air bersih sampai saat ini masih menjadi kendala terbesar dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Sedikitnya 100 juta rakyat Indonesia sampai sekarang masih kesulitan mengakses air bersih, dan sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia masih mengonsumsi air yang terkontaminasi.
”Ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum bisa mengakses sumber air bersih yang benar-benar terjamin kualitasnya. Kerusakan di hulu sungai, mengakibatkan semakin banyak sungai yang tercemar, dan banyaknya warga menggunakan sumur dangkal menyebabkan 70 persen penduduk Indonesia mengonsumsi air yang berpotensi terkontaminasi,” kata Trigiani, Spesialis Program Pelayanan Lingkungan USAID di Bekasi, Senin (20/3/2007).
Rehabilitasi sumur
Dalam Program Cinta Air yang dimotori Yayasan Coca Cola Indonesia, USAID berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau mengonservasi sumber airnya mulai hulu hingga ke hilir.
Program bernilai 250.000 dollar Amerika Serikat ini juga akan merehabilitasi sumur-sumur dangkal warga di Bekasi yang jaraknya kurang 10 meter dari septic tank.
Tanpa menyebut data terinci, Trigiani mengklaim, potensi pencemaran sumber air masyarakat masih tinggi di Indonesia. Terbukti, air sungai di kawasan Jakarta dan Bekasi sudah tidak bisa lagi dikonsumsi begitu saja, tanpa proses pengolahan yang sesuai standar kesehatan.
Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap sumber air bersih semakin terbatas. Akibatnya, wabah diare menjadi penyebab kematian terbesar kedua bagi anak usia di bawah lima tahun, yaitu lebih dari 100.000 orang per tahun.
Kompas mencatat beberapa sungai yang sudah tercemar dan sulit dijadikan sumber air bersih tanpa pengolahan yang sesuai standar kesehatan di Indonesia. Di antaranya, Sungai Citarum (Kali Malang/Bekasi), Sungai Siak; Riau, Sungai Belawan; Medan, Sungai Ciliwung; Jakarta, dan Sungai Musi; Palembang.
Banyaknya industri dan warga yang berada di daerah aliran sungai turut memengaruhi tingkat pencemaran di sana. Padahal, warga kota lainnya justru menggantungkan pasokan air bersihnya dari aliran sungai tersebut melalui perusahaan pengolahan air minum setempat.
Menurut Trigiani, pengelolaan sumber air yang terpadu, dibutuhkan untuk menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat. Karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang berkesinambungan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga sumber mata air di sekitarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Coca Cola Indonesia, Mudijanto, menjelaskan, Program Cinta Air sangat relevan untuk masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Program ini bertujuan menjaga pasokan air bersih bagi masyarakat dan industri air. ”Untuk tahap awal kami mengonsentrasikan program ini di kawasan Bekasi. Selanjutnya baru ke daerah lain,” kata Mudijanto.

Butuh Ketegasan untuk Pelaku Pencemaran Sungai


Butuh Ketegasan untuk Pelaku Pencemaran Sungai
Sampah: Seorang nelayan Tradisional melintasi aliran Sungai Deli di Kawasan Belawan yang digenangi oleh sampah, Senin (28/3). Diharapkan Dinas Kebersihan Kota Medan segera mengambil sikap.
Persoalan Sampah Belum Teratasi
Sampai saat ini persoalan sampah belum bisa diatasi oleh Pemerintah Kota Medan. Pasalnya, sampah yang dihasilkan telah merambah ke wilayah perairan Belawan.
Bahkan, kondisi laut Belawan sendiri sudah tercemari oleh sampah dari Kota Medan.
Seperti  pantauan wartawan koran ini, Senin (28/3), terlihat masih banyak sampah yang tergenang di aliran Sungai Deli di kawasan Belawan. Hal tersebut diprediksi dapat mengakibatkan banjir apabila hujan deras ditambah lagi air laut pasang.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Zulfahri Siagian mengatakan diperkirakan puluhan ton sampah dan limbah cair yang dihasilkan warga Kota Medan setiap hari dibuang ke daerah aliran sungai yang bermuara di kawasan Medan Utara. “Tingkat pencemaran di sekitar laut Belawan dari tahun ke tahun kian mencemaskan disebabkan antara lain gencarnya pembuangan sampah dan limbah ke daerah aliran sungai di Kota Medan,”ujarnya.
Zulfahri menjelaskan masalah pencemaran sungai dan laut di sekitar pesisir Kecamatan Medan Belawan, sudah sering dikeluhkan masyarakat Belawan dan sekitarnya, termasuk para nelayan di pesisir Medan Utara. Kawasan perairan Belawan yang tercemar limbah cair pabrik dan sampah kiriman dari Kota Medan telah merusak kehidupan biota laut dan membuat populasi ikan semakin berkurang.
“Hasil tangkapan nelayan di kawasan pesisir Medan Utara sudah semakin berkurang akibat sebagian kawasan perairan di sekitar pesisir Belawan sudah tercemar limbah pabrik dan banyak dipenuhi sampah,”tambahnya.
Sementara itu, perairan Belawan hingga kini masih menjadi satu-satunya areal penangkapan ikan bagi belasan ribu nelayan tradisional di pesisir Medan Utara.  Dia berharap kepada instansi pemerintah terkait agar menangani masalah pencemaran di perairan laut Belawan secara lebih serius di antaranya melalui penegakan hukum yang tegas.
Upaya tersebut, menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan perlu segera mengusulkan kepada DPRD Rancangan Peraturan Daerah (Perda) diantaranya mengatur tentang larangan dan sanksi bagi setiap orang yang membuang sampah ke daerah aliran sungai (DAS).
“Masalah pencemaran sungai dan laut di wilayah Kota Medan kecil kemungkinan tidak bisa diminimalisir, tanpa dibarengi upaya penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pelaku yang terbukti membuang sampah ke daerah aliran sungai,” tegasnya
Zulfahri menambahkan, HNSI Kota Medan senantiasa siap mendukung program Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di kawasan Medan Utara mulai tahun 2011.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Kota Medan, Destanul Aulia menilai banjir akibat hujan di Belawan disebabkan kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik.
Namun kasus ini tidak mutlak kesalahan pemerintah. Namun faktor terbesar dipicu prilaku masyarakatnya yang hingga kini belum sadar bahaya membuang sampah di sembarang tempat.
Soalnya, akibat perilaku membuang sampah sembarangan tersebut, memicu drainase tersumbat hingga tidak mampu menunjukkan fungsi utamanya sebagai jalur pengering kota.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dengan prilaku masyarakat yang tidak sadar akan sampah tersebut, maka seluruh masyarakat Belawan yang menjadi donatur (pendapatan pajak) menjadi korbannya.
“Saya tidak setuju jika mutlak disalahkan pemerintah, Lihat bagaimana masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan,” ujarnya.

Pupuk Ramah Lingkungan

Pupuk Guano
Mengingat semakin banyaknya dampak negatif terhadap lingkungan yang di timbulkan dari penerapan teknologi intensifikasi yang mengandalkan bahan kimia organik, maka penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan merupakan salah satu cara yang perlu dikembangkan. Dengan mengolah kotoran hewan menjadi pupuk organik, maka diperoleh nilai tambah dan manfaatnya semakin tinggi karena dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tanaman dan lebih ramah lingkungan. Salah satu jenis pupuk organik adalah pupuk guano.
Pupuk guano adalah pupuk yang berasal dari kotoran kelelawar dan sudah mengendap lama didalam gua dan telah bercampur dengan tanah dan bakteri pengurai. Pupuk Guano ini mengandung nitrogen, fosfor dan potassium yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan, merangsang akar serta kekuatan batang tanaman. Menurut penelitian dari Universitas Cornell di New York-Amerika mengenai kegunaan guano sebagai pupuk organik menyatakan bahwa kotoran kelelawar ( guano) memiliki kadar nitrogen yang besar, serta mengandung kadar unsur fosfat ( bahan utama penyusun pupuk di samping nitrogen dan potasium ) tertinggi dan kadar kalium yang besar pula.

(Gambar di samping adalah gambar gua Lawa di kec. Ponjong Kab.Gunungkidul, yang merupakan salah satu gua penghasil guano)

Pupuk guano mengandung semua unsur atau mineral mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika di bandingkan dengan pupuk kimia buatan, pupuk guano tidak mengandung zat pengisi. Pupuk guano tinggal lebih lama dalam jaringan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan menyediakan makanan bagi tanaman lebih lama dari pada pupuk kimia buatan. Pupuk alami layak digunakan sebagai pengganti pupuk yang terbuat dari bahan kimia, karena lebih ramah lingkungan juga tidak mengandung efek lain yang ditimbulkan.

Pupuk guano ada dua jenis yaitu Granul Phosphate dan Fresh Bat Guano mampu menyediakan unsur hara yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan pupuk alam. Pupuk Guano Granul Phosphate adalah pupuk yang terbuat dari kotoran kelelawar dengan bentuk butiran-butiran kecil berukuran 2-5 mm setelah melalui proses fermentasi, sedangkan Pupuk Fresh Bat Guano adalah pupuk alami yang berasal dari kotoran kelelawar asli yang dihaluskan sehingga berbentuk bubuk. Berikut adalah spesifikasi kandungan yang terdapat di pupuk guano:

FRESH BAT GUANO :
- Nitrogen Content +/- 5 %
- K2O min 1 % (dry basic)
-P2O5 Total min 1 % (dry basic)
-Powder mesh 60
- Kadar air +/- 8


GRANUL PHOSPHATE:
- P2O5 Total min 20%(dry basic)
- CaO min 20 % up (db)
- Kadar air +/- 5 %
- Size Granul 2-5 mm

Penggunaan pupuk guano pada lahan pertanian ini dapat membuat pertumbuhan buah-buahan,tanaman serta buah-buahan semakin berkembang . Pupuk guano alami dengan batuan guano fosfat tidak di tambah dengan ramuan kimia sehingga alami dan murni.

KUALITAS DAN KUANTITAS AIR


DI SUMBER MATA AIR GEDAREN, SUMBERGIRI, PONJONG, GUNUNGKIDUL

Bagi manusia, air merupakan kebutuhan utama. Dalam kehidupan sehari-hari , manusia menggunakan air untuk mencuci, memasak, air minum (kebutuhan rumah tangga), pertanian, peternakan, industri maupun sebagai alat transportasi.
Di desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul suatu daerah dimana saya tinggal, air merupakan hal pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Desa Sumbergiri terdiri dari 11 dusun yang mana kondisi geografisnya bergunung-gunung. Sumber mata air di desa ini adalah sumber mata air Gedaren. Dari sumber mata air inilah, kebutuhan air masyarakat desa Sumbergiri terpenuhi.



Gb.1 Sumber Mata Air Gedaren



A. Permasalahan Kualitas dan Kuantitas Air
Kondisi geografis yang bergunung ini tidak berarti bahwa banyak sumber mata air yang keluar. Tidak setiap rumah penduduk memiliki sumur untuk memenuhi kebutuhan airnya, sumur-sumur biasanya ditemui di rumah penduduk yang ada di bantaran sungai atau aliran air sedangkan rumah penduduk yang jauh dari aliran sungai jarang sekali yang memiliki sumur. Hal ini dikarenakan saat pengeboran tidak ditemukan air dan biasanya terhalang oleh batuan (air tanah sangat sedikit jumlahnya atau bahkan tidak keluar).
Adanya dua musim (kemarau dan penghujan) di wilayah Indonesia ini, membuat kuantitas air di sumber mata air Gedaren tidak tetap debitnya. Pada musim kemarau, debit air yang keluar dari mata air sedikit jumlahnya sedangkan pada musim penghujan jumlah debit air melimpah.
Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat, aparat/perangkat desa membuat saluran air menggunakan pipa (selang) yang ditujukan ke rumah-rumah penduduk. Air yang disalurkan adalah air yang langsung keluar dari mata air. Proses penyaluran ini tidak melalui proses sedimentasi, filtrasi, maupun penjernihan. Air yang keluar dari mata air ditampung dalam penampung, kemudian disalurkan melalui pipa/selang menuju rumah penduduk.

Banyaknya dusun di desa ini, menyebabkan penyaluran air di atur waktunya agar semua dusun terjangkau atau mendapat jatah air. Di dusun tempat saya tinggal, penyaluran air dari sumber mata air Gedaren dilakukan setiap hari namun tidak 24 jam melainkan hanya dari pukul 6 sampai sembilan pagi.
Pada musim kemarau, penyaluran air terkadang tidak merata. Seperti halnya untuk daerah di lereng gunung, air yang dialirkan melalui pipa terkadang tidak sampai ditempat tujuan (menanjak akan tetapi daya dorong air rendah). Hal ini dikarenakan debit air yang menurun sehingga air yang melewati pipa tidak sampai di daerah yang dituju.
Pada saat musim penghujan, jumlah debit air yang keluar dari mata air Gedaren cukup melimpah. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi sehingga air yang terserap dalam tanah cukup banyak. Jumlah air yang melimpah ini, menguntungkan masyarakat karena air dapat mengalir sampai 24 jam setiap harinya.
Akan tetapi, pada musim penghujan air yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk kualitasnya buruk karena air tersebut mengandung zat tanin pada kayu dan humus sehingga menyebabkan warna air menjadi kuning keruh. Padahal air yang ideal memiliki kriteria :
• jernih
• tidak berwarna
• tidak berbau
• tidak berasa
• tidak mengandung kuman dan zat-zat yang berbahaya
Kualitas air yang menurun ini kurang baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan MCK. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat biasanya menampung air tersebut terlebih dahulu sehingga lumpur mengendap dan air bersih dapat dimanfaatkan.
Selain itu, kegiatan masyarakat setempat yang mencuci dan mandi di sungai menyebabkan pencemaran pada air. Akan tetapi pencemaran yang ditimbulkan tidak berdampak besar karena limbah detergen akan terdorong keluar (akibat daya dorong air) sehingga tidak mencemari sumber mata air lagipula antara sumber mata air dan tempat mandi dan mencuci letaknya terpisah (jauh dari sumber mata air).

B. Kebiasaan Lokal Masyarakat
Adanya masalah tentang kualitas dan kuantitas air tersebut memacu masyarakat untuk mengatasinya.
1. Kuantitas Air
Untuk mengatasi masalah kuantitas air khususnya pada musim kemarau, dimana debit air yang keluar dari sumber mata air Gedaren menurun jumlahnya, penduduk yang tidak mendapat air (tidak terjangkau aliran air) membeli air bersih pada truk tanki yang mendistribusikan air bersih dan menampungnya ke dalam bak penampung dirumahnya. Jadi, kebutahan air untuk kegiatan sehari-hari bisa terpenuhi.
Namun, seperti kita ketahui bahwa tahun ini wilayah Indonesia mengalami musim hujan sepanjang tahun, hal ini menyebabkan debit air di sumber Gedaren meningkat dengan demikian kebutuhan air masyarakat cukup terpenuhi sehingga tidak perlu membeli air bersih.
Kebiasaan lain masyarakat di sekitar sumber mata air Gedaren adalah penduduk biasanya mandi dan mencuci baju di sana. Pemerintah desa telah membangun sarana untuk masyarakat yaitu dengan membendung sumber mata air dan menyekat aliran air tempat mandi dan mencuci baju menjadi 2 yaitu untuk laki-laki dan perempuan.

2. Kualitas Air
Pada musim penghujan, kualitas air dari sumber mata air Gedaren menurun.
Hal ini ditandai dengan warna air yang awalnya jernih (pada musim kemarau) menjadi kuning keruh karena pengaruh resapan air hujan yang mengandung tanin pada kayu dan humus. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat biasanya menampung air yang tersalur ke rumahnya untuk sementara agar zat yang terangkut air mengendap sehingga air menjadi jernih sehingga dapat digunakan. Masyarakat dan pemerintah desa tidak menggunakan bahan kimia untuk menjernihkan air.
Air di daerah GunungKidul banyak mengandung zat kapur yang dapat berdampak pada kesehatan terutama pada organ tubuh yaitu ginjal. Oleh karena itu khusus untuk air minum, masyarakat biasanya menyaring air rebusan menggunakan kain putih sebelum dimasukkan ke dalam termos. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir zat kapur yang terdapat dalam air minum dan mengendap pada alat penangas, sehingga air minum layak untuk dikonsumsi.

C. Peran Dalam Mengatasi Masalah Kualitas dan Kuantitas Air
Usaha yang saya lakukan untuk ikut serta dalam mengatasi masalah menganai kualitas dan kuantitas air diantaranya :
a. Ikut menjaga kelestarian lingkungan, memperluas jumlah serapan air dengan cara tidak menebang pohon di daerah serapan air
b. Mengurangi pencemaran air, yaitu dengan tidak mencuci pakaian di aliran sungai
c. Melakukan proses sedimentasi terhadap air yang keruh (mengandung humus) pada bak penampungan sebelum digunakan
d. Meminimalisir kadar zat kapur pada air minum dengan cara meminum air mineral (galon)
e. Menggunakan air seperlunya saja (tidak boros air)

Selamatkan Air untuk Anak Cucu


Posted by chemistlink Terus menyempitnya lahan terbuka hijau dan terus terjadi kerusakan hutan harus menjadi perhatian serius pemerintah, bila tidak menimbulkan bencana seperti banjir, longsor.

Bila persoalan ini tidak segera ditangani, ingat doktor alumni Universita Pajajaran Bandung Tahun 2005 Bidang Konservasi tanah dan air, Dr. Ir. M. Idris, MP. Ancaman daerah ini akan mengalami masalah banjir yang lebih luas dan kesulitan air akan benar-benar terjadi.

Jangan terkejut, bila suatu saat nanti penduduk Kota Medan mengalami kesulitan memperoleh air. Ini sangat memungkinkan mengingat lahan terbuka hijau di kota ini terus menyempit. Begitu juga tingkat pencemaran air sungai, khususnya pencemaran berasal dari pabrik yang membuang limbah berbahaya secara langsung ke sungai.

"Saat ini diperkirakan Kota Medan lahan terbuka hijau mengalami pengurangan yang disebabkan pertumbuhan gedung. Idealnya dibutuhkan 30 persen lahan terbuka hijau. Ada Sembila Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumut yang masuk prioritas satu, diantaranya Sungai Deli, Sungai Ular dan Sungai Wampu," ungkap yang juga Dekan Fakultas Pertanian Al-Wasliyah Medan,

DAS yang masuk prioritas utama, ungkap Ketua Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Ular Deli Sedang sampai Pematang Siantar, masuk kategori yang harus segera mendapat perhatian, mengingat debit air yang mengalir di sungai tersebut terus berkurang. Jika debit air terus berkurang, suatu saat nanti sungai-sungai yang masuk prioritas satu mengalami kekeringan. Bila kondisi tersebut sudah terjadi, maka sudah dipastikan banyak daerah di Sumut mengalami kesulitan air.

Dia mengakui, selama ini pemerintah kurang menaruh perhatian serius untuk menangani persoalan ini, begitu juga dengan masyarakat. Lihat saja kondisi sepanjang bantaran sungai di kota ini banyak berdiri bangunan. Sayangnya bangunan yang ada di bantaran sungai tidak saja rumah penduduk atau bangunan perusahaan swasta, tapi juga bangunan instansi pemerintah. Ini menggambarkan betapa kurangnya keseriusan pemerintah dan elemen masyarakat dalam menyikapi persoalan ini. Selain itu banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah dan elemen masyarakat dalam menyelamatkan persediaan air selain mendirikan bangunan di bantaran sungai, diantaranya dengan menyemen pinggir sungai.

Secara kasat mata melakukan penyemenan pinggir sungai terlihat indah, tapi tindakan tersebut justru penyerapan air ke tanah semakin sekidit. Begitu juga dengan program pemerintah dengan menyemen setiap gang yang menyebabkan daerah resapan air semakin sempit. Tanah yang seharusnya berfungsi menyerap air, dengan program pemerintah yang menyemen setiap gang tanah tidak mampu lagi berfungsi sebagai daerah serapan air.

Menurut Idris, untuk tetap menjamin ketersediaan air, langkah yang harus dilakukan dengan terus menambah lahan terbuka hijau. Dengan semakin banyak lahan terbuka hijau, maka akan semakin banyak air yang bisa diserap tanah. Tumbuh-tumbuhan berfungsi menyimpan air di dalam tanah, sehingga air tetap tersedia.

Begitu juga keberadaan pohon bambu di sepanjang bantaran sungai sangat diperlukan untuk mengikat tanah dan sekaligus sebagai penyaring air agar tetap bersih. Namun kenyataan sekarang ini boleh dikatakan hampir disepanjang bantaran sungai sulit ditemukan pohon bambu. Harusnya pemerintah dan masyarakat kembali melakukan gerakan untuk penyelamatan air.

"Pemerintah harus lebih pro aktif dalam menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk menanam pohon, sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam pohon," ujarnya.

Air Bersih

Kota Medan yang berpenduduk dua juta lebih dengan kondisi pencemaran air sungai yang tidak terkontrol dapat menyebabkan air di bawah tanah terkontaminasi. Sekarang diperkirakan ada 60 persen penduduk di kota ini tidak mendapat akses air bersih dan kebanyakan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Meski ini masih berupa persentasi perkiraan, paling tidak pemerintah harus memberikan perhatian serius pada persoalan air bersih. Sulitnya penduduk memperoleh air bersih dapat menimbulkan persoalan baru salah satunya buruknya kesehatan masyarakat.

Lihat saja penduduk yang bermukim di daerah pinggir sungai yang pada umumnya memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal harus diakui, kondisi air yang dipergunakan masyarakat yang bermukim di pinggir sungai tidak layak untuk dipergunakan, terlebih-lebih air sungai untuk kebutuhan air minum.

Masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya adalah penduduk yang banyak mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih. Selama ini belum ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat, padahal air, khususnya air bersih merupakan kebutuhan primer yang mutlak dimiliki semua masyarakat.

Buruknya sanitasi dan sulitnya memperoleh air bersih dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat yang tinggal di dekat sungai, pada umumnya masih banyak mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih, begitu juga dengan sanitasi masih sangat buruk. Pola hidup sehat masih jauh dari yang diharapkan, ini dapat dilihat dari masih sedikitnya tempat buang air besar yang tersedia, sehingga masyarakat lebih banyak buang air besar ke sungai. Sementara masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dipergunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah harus serius dalam menyelamatkan air, kalau tidak ingin penduduk Kota Medan mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih. Air Sungai salah satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus secara tegas membuat aturan agar air sungai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tidak melakukan kegiatan pencemaran air. Selama ini peraturan yang sudah disusun belum dilaksanakan secara tegas, sehingga prilaku pencemaran air masih tetap terjadi mulai hal kecil seperti membuang sampah ke sungai sampai hal yang serius seperti membuat limbah industri.

Selain itu, bila Kota Medan sudah mengalami kesulitan memperoleh air bersih, berbagai penyakit di tengah-tengah masyarakat akan sangat mudah bermunculan, seperti diare, disentri, cacingan dan masih banyak penyakit yang disebabkan air yang tidak bersih.

Kondisi air sungai yang dijadikan pembuangan limbah berbahaya dari industri, jangka panjang sangat memungkinkan dapat mencemarkan air bawah tanah yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Pada umumnya limbah industri mengandung limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik limbah B3 korosif yang dapat menyebabkan karat, mudah terbakar dan meledak, bersifat toksik atau beracun dan menyebabkan infeksi atau penyakit. Limbah industri yang berbahaya antara lain yang mengandung logam dan cairan asam. Misalnya limbah yang dihasilkan industri pelapisan logam, yang mengandung tembaga dan nikel serta cairan asam sianida, asam borat, asam kromat, asam nitrat dan asam fosfat. Limbah bersifat korosif, dapat mematikan tumbuhan dan hewan air. Pada manusia menyebabkan iritasi pada kulit dan mata, mengganggu pernafasan dan menyebabkan kanker.

Logam yang paling berbahaya dari limbah industri adalah merkuri atau yang dikenal juga sebagai air raksa (Hg) atau air perak. Limbah yang mengandung merkurei selain berasal dari industri logam juga berasal dari industri kosmetik, batu baterai, plastik dan sebagainya. Bila merkuri masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan, dapat menyebabkan kerusakan akut pada ginjal sedangkan pada anak-anak dapat menyebabkan Pink Disease atau acrodynia, alergi kulit dan kawasaki disease atau mucocutaneous lymph node syndrome.

Tingginya tingkat pencemaran air sungai dari limbah industri dapat menyebabkan pencemaran air bawah tanah apabila pohon berfungsi sebagai pengikat tanah dan penyaring air terus berkurang. Ancaman besar yang terjadi harus diantasipasi pemerintah sejak dini.

Jumat, 15 April 2011

Puluhan Rumah Warga Akan Digusur

Mei Mendatang Jerambah Beton Dibangun
KUALAJAMBI - Sebanyak puluhan rumah warga di Kelurahan Kampung Laut, yang berada disepanjang bibir sungai Batanghari akan terkena proyek jerambah beton. Konsekuensinya, hunian yang kebanyakan berkontruksi kayu tersebut bakal rata dengan tanah. Pembongkarannya harus sudah dimulai sekarang ini. Yang menarik, pembongkarnya bukanlah pemkab, melainkan pemilik rumah itu sendiri.
Sedangkan pembangunan jerambah beton  rencananya dilakukan pada Mei mendatang. Jerambah tersebut akan dibangun sepanjang 1,2 kilometer atau 1200 Meter.
“Pembongkarannya murni swadaya pemilik rumah, tanpa bantuan dari pemkab,” ujar Lurah Kampung Laut Frans Afrianto kepada harian ini, kemarin (14/4).
Tidak dilibatkan pemkab dalam pembongkaran rumah warga tersebut sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Yaitu hasil rapat antara pemilik rumah dengan ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah kecamatan.
“Ya, warga bersama pihak pemerintah kecamatan telah sepakat bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Tidak ada bantuan dalam bentuk tenaga atau lainnya dari pemerintah,” terang Frans Afrianto.
Dia menambahkan dalam pembongkaran ini,  pemilik rumah juga tidak mendapatkan ganti rugi apapun dari pemkab. Hal ini dikarenakan areal bibir pantai yang dijadikan kawasan pemukiman warga bukan tanah yang dikuasai oleh warga.
Makanya, jika bangunan warga ini belum selesai pembongkaran hingga awal Mei mendatang dengan terpaksa pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan menindak tegas dan membongkar paksa bangunan tersebut. “Pengerjaan jembatan akan dimulai pertengahan Mei nanti. Maka, mau tidak mau masyarakat harus membongkar sebelum waktu yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Disinggung soal dimana titik awal pengerjaan, Frans mengatakan, pihaknya belum mengetahui dari mana dimulainya pengerjaan tersebut. “Kalau masalah dimana titik nol pengerjaan, saya belum mendapat informasi. Itu tergantung keputusan Dinas PU dan pihak ketiga,” terangnya.
Hingga berita ini ditulis Dinas PU Tanjungjabung Timur belum memberikan keterangan terkait upaya pembongkaran hunian warga tersebut. Sebab, Kepala Dinas PU Darmawan tidak berada ditempat. Menurut salah seorang staf di kantor Dinas PU, pimpinannya sedang dinas luar. “Bapak sedang dinas luar, Mas,” ujarnya.
Terpisah, beberapa warga yang rumahnya terkena proyek jerambah beton mengakui pembongkaran tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan ganti rugi dari pemkab.
“Hasil kesepakatan menyatakan demikian. Kami harus mematuhi, apalagi tanah di kawasan bibir sungai bukan hak milik kami,” pungkasnya.

Hasil Audit WTC Segera Diungkap

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jambi terhadap PT Simota Putra Prayuda (PT SPP), pengelola WTC Batanghari, atas permintaan Pemerintah Provinsi Jambi, akan segera diungkap. Hasil audit sementara ini akan diungkap BPKP kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada Jumat mendatang.
Jailani, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi menjelaskan perihal itu, kemarin (6/4). “Jumat, BPKP rencananya akan memberikan perkembangan hasil audit tersebut pada pemprov,” katanya.
Menurutnya, setelah pemprov menerima hasil audit itu, baru dapat dinilai oleh pemerintah apakah WTC melanggar ketentuan atau tidak. “Pihak BPKP janji akan diserahkan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Ditanya soal perjanjian build operate and transfer (BOT) antara pihak pemerintah dengan PT SPP sebagai manajemen mal WTC Jambi, Jaelani enggan menjawab. Ia mengungkapkan, masih menunggu hasil pemeriksaan. “Kan semua itu satu kesatuan (soal perjanjian BOT), jadi kami masih menunggu hasil pemeriksaan,” tukasnya.
Diakuinya, belum selesainya audit ini, pihak PT SPP atau WTC tidak mau menyerahkan hasil audit independen yang mereka tunjuk. “Alasan mereka (WTC, Red) hasil audit dari pihak mereka pada tahun 2010 lalu belum selesai,” jelasnya.
Sedangkan Ameng, General Manager WTC saat dihubungi membantah hal tersebut. Ia mengaku ada pihak dari Biro Hukum dan BPKP yang datang untuk melakukan audit dan meminta beberapa dokumen. “Seluruh data yang mereka minta kami berikan,” katanya.
Ditambahkan, audit yang dilakukan oleh pihak pemprov merupakan hal yang sudah biasa dan ada dalam perjanjian. “Setiap mereka meminta yang bersangkutan dengan perjanjian dan sebagainya, kami berikan. Kami kerja sama saling menguntungkan,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, pemerintah telah menyerahkan kepada lembaga audit independen BPKP untuk mengaudit keuntungan WTC selama tahun 2009 dan 2010. Karena, selama ini salah satu mal terbesar di Jambi itu hanya menyerahkan keuntungan Rp 70 juta kepada pemerintah setiap tahunnya. “Selain itu, juga untuk transparansi kepada rakyat, kami bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi dari hasil audit ini bisa diketahui sebenarnya,” terang HBA.
Sementara itu, Yeri Muthalif, anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi meminta pihak Pemerintah Provinsi Jambi dapat tegas dalam permasalahan ini. Karena, kata Yeri, keuntungan yang didapat oleh WTC terkait dengan peningkatan PAD Jambi. “Pemerintah harus tegas. Kan, ini menyangkut peningkatan PAD Provinsi Jambi,” kata Yeri.
Dikatakan, WTC yang dibangun saat ini di atas lahan milik pemerintah provinsi. Jadi, terkait dengan perjanjian BOT yang telah disepakati seharusnya pihak manajemen WTC  mematuhi perjanjian yang telah dibuat itu. ”Iya.. kalau perjanjiannya harus memberikan keuntungan kepada pemprov harus dijalankan,” tekan politisi Hanura itu.
Menurutnya, jangan sampai yang terjadi saat ini hanya akal-akalan pihak yang bertanggung jawab. Sehingga, yang dirugikan adalah pihak pemerintah provins

Tim 10 Korban Banjir Tuntut PT Agro 4 Miliar, DPRDSU Siap Bantu Perjuangkan



LABUHAN  - Sekitar 350 KK Warga korban banjir di Martubung Kecamatan Medan Labuhan tergabung dalam tim 10 diketuai Dahsat Tarigan SH menuntut ganti kerugian terhadap PT Agro Jaya Perdana berkisar Rp5 miliar.

"Kita tuntut disini bukan ganti rugi melainkan nilai kerugian yang dialami ratusan warga akibat banjir dari tanggul jebol akibat ulah pengorekan tanggul PT Agro yang belum mengantongi izin melainkan hanya sebatas rekomendasi dari BWSS II," kata Dahsat Tarigan SH didampingi tokoh masyarakat di Martubung disela-sela aksi demo Kamis siang (14/04/2011) yang kembali digelar di halaman PT Agro Jalan KL Yos Sudarso Km 15,5 Medan Labuhan.

Tim 10 juga mendesak pihak DPRD Sumut yakni diwakili M Natsir selaku anggota komisi D DPRD Sumut dari Partai PKS yang telah bersedia membantu warga korban banjir berharap dapat turut perjuangkan hak-hak warga korban banjir yang selama ini belum ada kepedulian dari PT Agro.

"Bila nantinya PT Agro tak ada niat baik untuk selesaikan ganti kerugian bagi warga korban banjir maka jangan salahkan warga nantinya menempuh jalur hukum yakni mempidanakan PT Agro, saya akan siap bersama warga guna turut perjuangkan hak warga korban banjir," ungkap M Natsir saat langsung turun ke lokasi aksi demo tersebut.

M.Natsir juga menginformasikan, pihak DPRDSU pada tanggal 27 April mendatang menjadwalkan pertemuan pada pihak BWSS II, PT Agro serta Pemko Medan terkait musibah banjir akibat tanggul jebol karena ulah PT Agro tersebut.

"Saya bersama warga korban banjir siap membantu perjuangkan aspirasi warga korban banjir," ungkap Natsir disambut tepuk tangan meriah dari warga korban banjir saat berdemo di depan pabrik pengolahan CPO tersebut.

Warga Korban Banjir Martubung Segel PT Agro


LABUHAN  - Ratusan warga korban banjir di Martubung lingkungan 2 akhirnya merasa kesal selalu dijanjikan namun tak terwujud akhirnya warga melakukan penyegelan terhadap Pt Agro pabrik pengolah minyak goreng tersebut dengan cara membuat tulisan dengan cat merah beruliskan "Disegel" serta PT Agro perusak lingkungan dijual.

Sejumlah warga korban banjir bersama tokoh masyarakat dan Tim 10 diketuai Dahsat Tarigan sejak pagi tadi melakukan aksinya secara damai dengan memasang tenda di depan halaman pintu gerbang PT Agro, Kamis (14/04/2011).

Pengunjukrasa umumnya kalangan anak muda, ibu rumah tangga dan anak-anak itu rela berjemur guna menuntut perusahaan pengolah minyak goreng tersebut bertangungjawab serta mau mengganti kerugian dialami warga korban banjir.

Dalam orasinya, Dahsat Tarigan SH menyebutkan meminta pimpinan atau managemen PT Agro memberikan Klarifikasi kepada masyarakat publik terhadap proses pengerjaan serta proses perizinan yang dikantongi perusahaan untuk kepentingan pengambilan air baku permukaan dari sungai deli yang menyebabkan rusaknya tanggul menimbulkan kerugian
warga serta penjelasan soal UKL/UPL serta AMDAL PT Agro.

Mendesak DPRD Sumut untuk memanggil PT Agro Jaya perdana, Camat Medan Labuhan serta eks Camat Medan Labuhan Muslim Harhap serta Lurah Martubung dan eks Lurah Martubung maupun Pemprovsu, Kepala BWSS II serta Badan Lingkungan Hidup serta kontraktor pelaksana bandang akibat ulah PT Agro membuat pengorekan tanggul hingga
mengakibatkan terjadinya banjir hingga merendam ratusan pemukiman warga di Martubung sekitarnya di Medan Labuhan.

Para korban banjir menggelar aksi damai serta berencana bila aksi ini nantinya tak ada respon dari pihak perusahaan maka warga korban banjir tak tinggal diam dalam waktu dekat ini warga yang didampingi sejumlah kuasa hukum akan menempuh jalur hukum yakni mempidanakan pihak PT Agro yang dinilai telah membuat warga sengsara.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akibat ulah pengorekan tanggul dilakukan PT Agro kemarin menyebabkan luapan banjir bandang tak terkendali menyebar ke pemukiman warga hingga ketinggian air menyebabkan sejumlah warga sempat kesal melakukan aksi protes ke perusahaan pengolahan minyak goreng tersebut.

Aksi protes tersebut menyebabkan, pintu gerbang perusahaan yang tertutup rapat dirobohkan serta dirusak berikut bus karyawan dilempari hingga kaca bus dan kantor rusak akan tetapi aksi massa yang kesal itu tak berlangsung lama setelah petugas kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian.

Rabu, 13 April 2011

Kampung Nelayan BaTam ( kelurahan bagan tambahan ) kel bagan deli kecamatan medan belawan

BAGAN TAMBAHAN (BaTam) – Bagan Deli :
Kampung Nelayan yang Miskin
Di kawasan Teluk Belawan terdapat pemukiman nelayan yang terkonsentrasi di tiga lokasi, yaitu kelurahan Belawan Bahagia dan kelurahan Belawan I – di tepi sungai Belawan, serta di kelurahan Bagan Deli – di tepi sungai Deli.
perumahan1
Ketika mengunjungi perkampungan nelayan Bagan Deli pada tanggal 3 Maret 2009, seorang penduduk membawa kami menyeberang jembatan menuju perkampungan nelayan yang disebut BaTam (Bagan Tambahan). BaTam ini masih merupakan bagian dari Bagan Deli. Dikatakan Bagan Tambahan, karena pemukiman nelayan disini merupakan pemukiman tambahan yang terletak diseberang pemukiman nelayan Bagan Deli. Nelayan membuat pemukiman dilokasi ini atas dasar pertimbangan agar letaknya dipinggir sungai dan dekat dengan laut. Sebenarnya sudah ada kompleks perumahan nelayan yang dibangun pemerintah. Namun letaknya yang cukup jauh dari laut membuat nelayan harus naik angkutan umum atau ojek untuk menuju kelaut, selain nelayan harus meninggalkan perahunya dipinggir sungai jauh dari rumahnya. Hal ini yang membuat nelayan akhirnya meninggalkan perumahan tersebut, dan memilih membangun rumah sendiri ditepi sungai Bagan Deli dekat muara.
Setelah melewati kantor Kepala Lingkungan (RT), kira-kira 100 meter jalan lurus kearah sungai Deli, terdapat jembatan yang menghubungkan perkampungan nelayan Bagan Deli dengan Bagan Tambahan.
bagan-tambahan-9
bagan-deli-2
Dari atas jembatan dapat dilihat beberapa perahu nelayan tradisional parkir di belakang rumah nelayan yang berada di atas bantaran sungai Deli. Tampak beberapa perahu nelayan sedang bergerak menuju muara kearah lautan lepas. Kesan yang tampak jelas dari atas jembatan adalah sungai yang begitu kotor dengan sampah dan perkampungan yang sangat kumuh. Karena letaknya persis diatas bantaran sungai, maka rumah harus dibangun kira-kira 1 meter diatas permukaan air sungai pada waktu surut. Menurut penduduk setempat, pada saat air pasang maka permukaan air dapat naik sampai melebihi 1 meter.
bagan-tambahan-21
bagan-tambahan-23
Lewat jembatan, kami memasuki perkampungan nelayan BaTam. Karena letaknya 1 – 1.5 meter diatas permukaan sungai, maka akses menuju perkampungan berupa jembatan /titi yang terbuat dari kayu. Tiang penyangga terbuat dari batang pohon yang diameternya kira2 5-8 cm. Sedangkan jalan / jembatan dibuat dari kayu pohon dengan berukuran kira2 1 meter x 20 cm dengan ketebalan 5 cm. Jembatan ini sudah banyak yang keropos dan lapuk karena genangan air. Terdapat banyak kayu yang sudah lapuk, sehingga saya harus melangkah dengan sangat hati-hati.
bagan-tambahan
bagan-tambahan-4
Beberapa penduduk mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah setempat atas penderitaan mereka. Jalan jembatan / titi itu dibuat atas swadaya masyarakat setempat tanpa bantuan pemerintah yang konon tak kunjung tiba. Sudah ada beberapa orang terperosok jatuh karena kayu jempatan yang diinjak keropos dan tidak dapat menahan beban diatasnya. Pada malam hari jika air laut pasang dan tinggi air melebihi permukaan titi, tak jarang orang harus merangkak agar dapat meraba papan untuk dilalui demi menghindari resiko terperosok.
Keluhan lainnya adalah kesulitan yang dihadapi keluarga nelayan apabila akan mengadakan hajatan, pesta pernikahan atau khitanan. Demikian juga jika ada anggota keluarga nelayan yang meninggal, sangat sulit untuk mengangkut jenazah melalui jembatan yang sudah demikian hancur. Pernah suatu ketika seorang anak nelayan sakit dan harus segera dibawa ke puskesmas setempat, karena terlalu berat, maka orang yang menggendong anak yang sakit tersebut terperosok jatuh bersama anak yang digendongnya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak nelayan yang masih balita tidak dapat bebas bermain. Mereka dipaksa selalu berada dekat ibunya agar tidak terperosok di jembatan yang sudah banyak lubang-lubangnya itu. Beberapa ibu-ibu yang saya temui selalu menyampaikan harapannya agar saya mau menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah setempat. Sudah beberapa kali wartawan datang ke BaTam, tetapi tidak pernah datang bantuan.
bagan-tambahan-13
bagan-tambahan-162
Kenyataan lain yang saya temui di perkampungan nelayan BaTam adalah TIDAK ADA TEMPAT SAMPAH. Saya tidak pernah melihat tempat sampah dimanapun saya mampir. Ketika hal tersebut saya tanyakan kepada para penduduk, mereka dengan polosnya mengatakan sampah langsung dibuang ke sungai atau ke bawah rumah. Kalau begini terus suatu saat sungai akan semakin dangkal dan secara tidak langsung akan berpengaruh negatif pada kelangsungan kehidupan nelayan.
bagan-deli-10

Senin, 11 April 2011

ini banjir kota medan

 Banjir Medan terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Medan sejak Rabu (5/1/2011) malam hingga Kamis (6/1/2011) pagi mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir. Banjir terparah terjadi di kawasan bantaran Sungai Deli dan Sungai Babura.

Sungai Deli meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur Medan sehingga tidak dapat menampung debit air. Luapan itu juga diduga akibat banjir kiriman dari arah hulu sungai sepanjang 71 kilometer tersebut. Ketinggian air di kawasan Sungai Deli, terutama di Kelurahan Aur, Kampung Baru dan kelurahan Sei. Mati mencapai 1 meter. Sementara di bantaran Sungai Babura mencapai 45 cm. Namun di beberapa tempat, terutama yang berada persis di tepian sungai air terlihat hingga bubungan atap rumah warga.

Sungai Deli merupakan salah satu dari delapan sungai di Kota Medan. Belum diperoleh konfirmasi mengenai penyebab kiriman air dari hulu. Namun, sejak lama diberitakan bahwa hutan di hulu sungai kian menyusut. Disebutkan, area hutan di sana tinggal 7,5 persen dari 48 hektar Daerah Aliran Sungai Deli. Padahal, setidaknya diperlukan 30 persen area DAS untuk resapan air.

Banjir tidak hanya menggenangi pemukiman warga di kawasan bantaran sungai. Sejumlah kawasan juga terendam banjir seperti di Kecamatan Sunggal, Maimun, Polonia, Marelan dan Kecamatan Tuntungan. Ketinggian air di pemukiman warga rata-rata 30 cm.

Sejumlah jalan protokol seperti Jl. Krakatau Ujung, Jl. Keretaapi dan Jl. Letda Sujono juga sempat terendam banjir pada Rabu malam. Air mulai surut menjelang Kamis pagi.

Ratusan personil TNI hingga pagi ini,(6/1), masih  turun kelokasi untuk mencari korban yang tenggelam di Perumahan Felamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Sunggal, akibat banjir bandang dari sungai Belawan yang berada dikawasan itu yang terjadi tadi malam, (5/1), tersebut.

Perumahan Flamboyan yang berjumlah kurang lebih 75 rumah dan berjumlah sekitar 49 kepala kelurahan tersebut adalah salah satu tempat yang terparah yang dilanda banjir bandang malam ini.

Selain tim SAR dan TNI, juga turun tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan hingga saat ini tim SAR serta pasukan TNI  belum menemukan korban dari perumahan yang tenggelam tersebut.

Hingga saat ini  dilokasi terlihat air banjir masih menggenangi kawasan Perumahan Flamboyan, dan ratusan warga hingga tim relawan masih berada dilokasi untuk melihat perumahan yang tenggelam  serta mencari korban banjir bandang tersebut. 


Berikut foto-fotonya :









Sabtu, 09 April 2011

Hanya Satu DAS di Medan yang Berfungsi Normal


MEDAN
- Dari tiga daerah aliran sungai (DAS) di Medan hanya sungai Denai yang punya fungsi lebih baik. Sementara dua lainnya fungsinya sudah sangat minimal.

Syahrul Harahap, Ketua Walhi Sumut menuturkan minimnya fungsi sungai tersebut dipengaruhi oleh banyaknya bangunan, perumahan dan pusat-pusat bisnis yang tak memiliki AMDAL. Bangunan inilah yang memenuhi kawasan DAS Denai, Deli dan Babura.

"Indikatornya adalah Akbid Senio. Itu kan tanda tidak terkontrol nya bangunan sepanjang DAS. Lemahnya pengawasan izin di sempadan sungai yang seharusnya 15-20 meter adalah jalur hijau,"kata Syahrul, Sabtu (9/4).

Banjir yang beberapa kali menyerang Medan, disebut Syahrul adalah kado wajib yang diterima kota Medan. Memang ditilik dari letak geografisnya yang berada di dataran rendah dan hulu sungainya yang berada dataran tinggi menjadi salah satu faktor penyebab.

"Hulunya yang meliputi Binjai, Deli Serdang dan Karo kawasan hutannya sudah habis dibabat untuk vila,kebun dan objek wisata,"kata Syahrul.

Air 3 Meter, Ribuan Rumah Terendam



DAS Sungai Deli, Sumut

MEDAN - Tim Sar dan anggota TNI Kodam-I/Bukit Barisan, Kamis pagi (6/1/2011) melakukan evakuasi ratusan kepala keluarga penduduk Desa Tanjung Anom, Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Kota Medan. Ratusan warga tersebut terperangkap banjir besar setinggi sekitar tiga meter.
Ratusan anggota Tim SAR atau regu penyelamat dan pertolongan yang dibantu TNI dengan menggunakan perahu-perahu karet mengevakuasi warga yang terjebak berjam-jam di dalam rumah akibat terendam air. Sejumlah warga yang kondisinya lemah dilarikan ke RSU Pusat Adam Malik.
Air sungai yang berhilir ke kawasan Sunggal dan Kelambir Lima itu, meluap cukup tinggi mencapai sekitar empat meter dan menggenangi ribuan rumah penduduk di Jalan Gaperta Ujung, Kampung lalang, Kelabir Lima hingga Hamparan Perak, sehingga melumpuhkan arus lalu lintas menuju Kota Medan.
"Ketinggian air di Blok Lima Pabrik Kapur, Kelambir Lima mencapai satu meter menggenangi jalan raya," ucap Ali warga setempat yang terpaksa membawa isterinya mengungsi ke Medan dengan berjalan kaki, karena sepeda motornya mogok terendam air.
Sungai lain yang melintasi Kota Medan yang meluap yakni Sungai Denai yang bermuara di Pantai Percut, sehingga mengakibatkan ratusan rumah warga di daerah itu terendam air, juga lahan pertanian warga. Namun belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa banjir tersebut.
Seribuan rumah penduduk yang tinggal dipinggiran Sungai Deli terutama di kawasan Kampung Sei Mati, juga terendam air yang meluap hingga ke pinggir jalan. Tim Sar bersama aparat kepolisian dilengkapi perahu-perahu karet dan mobil ambulan terlihat membantu mengevakuasi warga.

Banjir Landa Kota Sungaipenuh Saluran Air Dikeluhkan


BANJIR: Tampak salah satu ruas jalan di Kota Sungaipenuh yang digenangi air akibat banjir yang terjadi sore kemarin (18/03).
SUNGAIPENUH - Hujan deras yang melanda Kerinci dan Kota Sungaipenuh kemarin (18/03), menyebabkan terjadinya banjir yang menggenangi ruas jalan yang ada di Kota Sungaipenuh. Banjir terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Kumun Debai dengan Sungaipenuh.
Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 18.00 WIB kemarin. Ruas jalan terlihat digenangi air setinggi lebih kurang 30 cm, sehingga menyebabkan banyak kendaraan roda dua yang mogok, saat melewati ruas jalan yang dilanda banjir kemarin.
“Airnya terlalu tinggi, sampai ke mesin motor. Akibatnya motor jadi mati sendiri,” kata Agus, salah seorang warga Desa Kumun, saat di konfirmasi koran ini kemarin sore.
Menurut Agus, setiap kali hujan deras turun, ruas jalan yang berada di kawasan SPBU Koto Lebu dan Rumah Dinas Bupati Kerinci tersebut, selalu dilanda banjir. Kondisi ini diperparah dengan saluran air di sepenjang ruas jalan yang tidak berfungsi dengan baik.
“Akibat saluran air tidak bagus, jika hujan lebat air sering melimpah dan menggenangi ruas jalan,” bebernya.
Hal yang sama dikatakan Dian, yang merupakan sopir pribadi Pejabat Walikota Sungaipenuh, yang kebetulan sedang melintas di ruas jalan tersebut. “Kita rencananya mau mengisi minyak di SPBU Koto Lebu, namun karena banyak kendaraan yang mati dan menyebabkan macet, terpaksa tidak jadi,” sebutnya.
Pantauan koran ini kemarin, selain menggenangi ruas jalan, air juga menggenangi sejumlah rumah warga. “Kita berharap pemerintah segera memperbaiki saluran air di sepanjang Jalan Kumun Debai. Pasalnya, setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir selalu terjadi,” ungkap Aspardi, salah seorang warga di sekitar lokasi banjir, kemarin.
Ditambahkannya, salah satu solusi untuk mengantisipasi permasalahan banjir tersebut, saluran air di sepanjang Jalan Kumun Debai harus di gali kembali dan diperbesar. Serta memeriksa beberapa titik yang tersumbat, sehingga air bisa mengalir dengan lancar. “Kalau sudah digali dan diperbesar, dan memeriksa got-got yang tersumbat, air bisa mengalir dengan lancar, jadi tidak akan terjadi banjir lagi,” tandasnya.

Sungai Batanghari Akan Dibangun Wisata Air

SUNGAI-BATANGHARI-DINO.jpg
JAMBI,Jumat (8/4) pagi, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus menerima rombongan investor dari Cina. Mereka disambut HBA dengan jamuan santap pagi di rumah dinas gubernur. 

 Sajian pagi itu tidak ada menu masakan Cina yang dihidangkan. Semua masakan bercitarasa Indonesia bahkan masakan khas Jambi. Sebagian dari investor Cina memilih menyantap mi celor dan ada pula yang memilih burgo, dipadu dengan emping. Semua hidangan yang mereka ambil habis disantap tanpa bersisa.

 Selain santap pagi, juga diputar lagu-lagu daerah Jambi. Suasana dalam acara pagi itu sangat sederhana, bersahaja namun bersahabat. Tidak tampak formalitas berlebih untuk menyambut mereka.

 Setelah acara santap pagi, HBA memberikan sedikit pernyataan tentang misi para investor Cina ini datang ke Jambi. Rombongan investor dari Cina yang berjumlah lima orang itu, ternyata tidak berkeinginan untuk mempertajam bau karet maupun memperluas hutan sawit di Jambi.

Menurut HBA, kehadiran mereka merupakan sebuah bentuk kerja sama untuk mewujudkan sebuah penyusunan dan perencanaan landscape kota. Masih menurut HBA, tim yang saat ini datang merupakan tim yang akan memantau dan mempelajari kondisi Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi.

 Lanjut HBA, tim ini sudah meninjau beberapa lokasi, di antaranya Danau Buluran, Danau Sipin, Danau Teluk dan beberapa tempat di desa seberang. HBA mengatakan, ke depannya investor Cina ini akan membuat desain taman wisata air di Sungai Batanghari lengkap dengan jembatan yang akan menghubungkan dua wilayah Kota Jambi yang dipisahkan sungai terbesar di Jambi.

Pengusaha Batu Bara di Jambi Ditangkap

Pengusaha Batu Bara di Jambi Ditangkap

JAMBI-: Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menangkap seorang pengusaha yang telah mengeksploitasi batu bara secara ilegal di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Almansyah di Jambi, Sabtu (9/4), mengatakan tersangka A Cai yang mengeksploitasi batu bara secara ilegal itu ditahan sejak Jumat (8/4) malam.

Hingga saat ini, katanya, tersangka meringkuk di tahanan Markas Polda Jambi. Sedangkan areal yang dieksploitasi masuk kawasan hutan produksi di kabupaten itu.

Almansyah mengungkapkan, tersangka diduga tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) sehingga melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta Pasal 50 Ayat (3) Huruf g UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tersangka melakukan eksploitasi ilegal sejak Januari hingga Maret lalu, yaitu dengan menyuruh karyawannya menambang batu bara di kawasan hutan produksi Batang Ule di Desa Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo.

Dalam aktivitas tersebut A Cai menggunakan tiga unit eksavator, salah satunya milik dia, sedangkan dua lainnya sewaan. Sedikitnya dua ribu ton batu bara dikeruk dari lokasi itu tetapi
belum sempat dijual.

Batu bara sebanyak itu oleh polisi akhirnya disita sebagai barang bukti. selain itu petugas juga memeriksa sejumlah saksi.

Banjir Medan Pemko Medan dan BWS II Harus Tangung jawab, Proyek Kanalisasi Habiskan Miliaran Dipertanyakan



MEDAN | DNA - Banjir merupakan suatu fenomena alam yang biasa terjadi karena luapan sungai-sungai, waduk, danau, laut atau badan air lain dan menggenangi dataran rendah atau cekungan yang biasanya tidak terendam air. Banjir juga dapat terjadi bukan karena luapan badan air tetapi air hujan yang terperangkap dalam suatu cekungan yang menjadi genangan. Banjir dapat terjadi pada setiap kejadian hujan, musim penghujan atau beberapa kali musim hujan. Banjir tersebut akan menimbulkan masalah dan menjadi bencana jika mengganggu dan merugikan kehidupan manusia.

Banjir bandang yang terjadi di kawasan Medan sekitarnya tak terlepas dari tangungjawab Pemko Medan serta Balai Sungai Sumatera II bahkan proyek kanalisasi yang menghabiskan anggaran ratusan miliar dinilai gagal mengantisipasi banjir sehingga banjir menjadi salah satu bencana yang sulit teratasi, terjadi hampir setiap tahun baik skala lokal maupun nasional, tetapi apapun yang terjadi jika sudah merugikan kehidupan manusia harus ditanggulangi dan dikendalikan dengan benar.

Demikian ditegaskan Roy Andre Mulia selaku Koordinator ASWD Sumut melalui DNAberita Sabtu (09/04/2011) menindak lanjuti soal banjir mengurita di Medan, lebih lanjut dipaparkannya, banjir sangat erat hubungannya dengan urbanisasi dan pengembangan wilayah, baik kabupaten maupun kota. Pengembangan wilayah akan mengundang urban yang akan memerlukan pemukiman. Pemukiman akan menyebabkan naiknya limpasan permukaan yang akan menyebabkan banjir baik kekerapan maupun besarannya. Upaya untuk mengatasi masalah banjir telah dilakukan, namun dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah kabupaten dan kota, ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang ada menjadi tertinggal. Sementara itu tingkat resiko akibat banjir yang terjadi menjadi semakin meningkat.

Upaya penanggulangan dan penggendalian banjir tidak akan pernah dapat menghilangkan banjir sama sekali, tetapi upaya ini dilakukan untuk mengurangi besaran banjir dan mengurangi dampak kerugian baik manusia maupun infrastrukturnya.

Rencana tata ruang yang asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi lahan, pada daerah yang rendah timbul genangan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki akibat sistem drainase kurang baik.

Maksud dilaksanakannya pekerjaan monitoring banjir di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  adalah untuk memonitor perilaku cuaca baik pada kondisi normal, mendung sampai hujan pada pos/stasiun hydrologi di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II , termasuk di dalamnya pengamatan Tinggi Muka Air (Water Level ) dan curah hujan di sepanjang Sungai Deli dan Sungai yang ada di Sumatera Utara. Dengan tujuan bisa memprediksi terjadinya banjir atau keadaan aman untuk wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir.

Mengingat perjalanan air dari satu titik ke titik lainnya diperlukan waktu yang relatif lama, hasil pengamatan dilaporkan secara periodik sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir 2009/2010 yang disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II , maka pusat informasi data di Posko Balai Besar Wilayah Sungai Suamtera II  bisa memberikan / menginformasikan dan melayani permintaan data tentang kondisi baik cuaca, curah hujan maupun Tinggi Muka Air terkirim pada stasiun- stasiun pengamatan ke Server Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II.

Sasaran utama pekerjaan monitoring banjir ini adalah mengumpulkan data curah hujan dan pemantauan Tinggi Muka Air serta menginformasikan / melayani permintaan data kemudian menyampaikan prediksi atas data yang ada sehingga dapat diambil tindakan-tindakan preventif untuk mengurangi dampak yang lebih besar.

Dalam kegiatan monitoring Siaga Banjir ini selain posko Induk di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  sekaligus Satgas Hulu I, masih banyak Satgas/Satlak/Posko yang terbentuk ditiap-tiap Kabupaten / Kota, Bakorwil, Balai PSDA maupun  yang lainnya Tiap - tiap posko/Satgas/Satlak tersebut saling melakukan koordinasi dengan mekanisme sesuai Buku Pedoman Siaga Banjir Tahun 2010/2011 yang telah disusun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II  dan telah disosialisasikan menjelang musim penghujan. Hal ini mengaju pada  UU RI No. 7 Tahun 2004  Tentang Sumber Daya Air.UU RI No. 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991  Tentang Sungai. 
Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 63/ PRT/1993 Tentang Garis Sepadan dan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 377/PRT/M/2005  Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan GNKPA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 04/PRT/M/2008  Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.