Lima BUMD Berkinerja Buruk Dikecam

Fraksi Demokrat DPRD Sumut mengecam kinerja lima BUMD di daerah ini, yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. BUMD yang kinerjanya mengecewakan itu di antaranya PDAM Tirtanadi, PD AIJ, PD Perhotelan, PT Sarana dan Prasarana dan PD Perkebunan.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Tahan Manahan Panggabean didampingi T Dirkhansyah Subhan Ali, Hj Meilizar Latif, Nurhasanah, dan Mustofawiyah Sitompul kepada wartawan, di Gedung Dewan, Senin (21/2).

Tahan Manahan dan T Dirkhansyah mengatakan, keberadaan BUMD seharusnya dapat memberikan kontribusi PAD bagi pemerintah daerah. "BU MD yang terbukti merugi terus dan tidak jelas kontribusinya, harus segera diaudit total dan diganti manajemenya," kata mereka, sembari menyebutkan, merupakan hal yang aneh PD AIJ misalnya, selama 15 tahun dipimpin Pelaksana Direktur, dan terus-menerus merugi.

Pada bahagian lain Tahan dan Melizar menekankan, sesuai dengan ketentuan Permendagri No 2/ tahun 2007 pada Pasal 3 disebutkan, bahwa persyaratan seseorang bisa diangkat menjadi Direksi BUMD, harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk Kepala Daerah.

Namun, pada kenyataannya, sejumlah pengangkatan Direksi BUMD di Sumatera Utara, banyak yang melanggar dan atau menyimpang dari Permendagri No 2/ tahun 2007 tersebut. "Pelaksanaan fit and proper test sering hanya formalitas saja," ungkap Tahan Manahan. "Bahkan tak jarang pula pengangkatan dipengaruhi kepentingan politis," tambahnya.

Buruk

Terkait buruknya manajemen PDAM Tirtanadi yang menurutnya belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi Pemprovsu Tahan Manahan yang juga Sekjen Partai Demokrat Sumut meminta Gubsu untuk segera mengevaluasi kembali komponen manajemen di perusahaan daerah tersebut.

"Seiring dengan pengangkatan Direktur PDAM Tirtanadi yang baru, kita minta de-wan pengawas untuk menempatkan orang yang benar-benar profesional dan punya visi dalam mengelola perusahaan daerah tersebut. Aneh juga jual air saja kok bisa rugi terus" kataTahan Manahan Pang-gabean sertaya menyebutkan, kalau terus merugi, sebaiknya pengelolaan PDAM Tirtanadi diserahkan saja ke pihak swas-ta. "Saya yakin operasional dan pelayanan PDAM tersebut akan lebih maju". ujarnya.

Sementara itu, Mustofawiyah menekankan, perlunya merevisi dan mengevaluasi Perda yang berhubungan de-ngan PD Perhotelan, PT Sarana dan Prasarana, PT AIJ dan PD Perkebunan, karena ke empat perusahaan ini tidak pernah produktif, sehingga perlu de-merger.

"Kita melihat, PD Perhotelan tidak pernah menghasilkan apa-apa bagi daerah, aktifitasnya juga tidak mengelola Perhotelan, tapi hanya mengandalkan deposito atas penjualan Hotel Angkasa senilai Rp18 miliar," ujar Mustofawiyah sembari mempertanyakan soal status eks Hotel Dirga Surya yang hingga kini belum jelas.

Sementara itu, PT Sarana dan Prasarana juga belum jelas arahnya, padahal dana APBD sudah terkuras habis guna menopang PT tersebut sebesar Rp5 miliar, tapi belum berjalan maksimal. Begitu juga PD Perkebunan masih jalan di tempat, sehingga satatusnya perlu dirobah menjadi PT, agar jelas anggaran dasarnya, jangan hanya beroperasi berdasarkan Perda semata.

"Jadi alangkah baiknya ke empat BUMD ini segera demerger, kemudian dilakukan revitalisasi asset, sehingga kita mendorong Pansus Asset bekerja mendata seluruh assetnya yang tidak produktif," tegas Mustofawiyah sembari menambahkan, ke empat perusahaan itu terkesan tidak mam-pu bersaing dengan pihak swasta.