Polda Diduga 14 Perusahaan Bakal terseret SP3 Ilegal Logging Dicabut

 

PEKAN BARU-SURAT Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus ilegal logging 14 perusahaan kayu di Riau tahun 2007/2008 saat itu Kapolda Riau dijabat Brigjen Pol Sutjiptadi S, kemungkinan akan dicabut. Ini dimungkinkan kalau memang ditemukan bukti baru. Ini diungkapkan Kapolda Riau Brigjen Pol Suedi Husein melalui Kabid Humas Polda Riau AKBP S Pandiangan SH di sela-sela aksi demo mahasiswa Riau di pintu gerbang Mapolda Riau, Kamis (24/2) kemarin. Menurut S Pandiangan SH, pihak Polda Riau dulu saat dijabat Brigjen Pol Sutjiptadi S sudah berkali-kali menyerahkan BAP ke Kejati Riau. Tapi oleh pihak Kejati Riau berkali-kali pula berkas BAP dipulangkan kembali ke Polda Riau dengan alasan berkas tak lengkap.

Tak lengkapnya berkas dimaksud kata S Pandiangan SH kemarin, terletak pada beda persepsi saksi ahli yang dihadirkan Polda Riau. Saat itu Polda Riau menghadirkan saksi ahli kehutanan yang independen dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun hal ini ditolak dan tak diterima pihak Kejati Riau saat itu Kajati Riau dijabat Suroso SH.
Karena beda persepsi ini akhirnya pihak Polda Riau mengantarkan berkas BAP illegal logging 14 perusahaan kayu di Riau ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta yang akhirnya berbuntut ditetapkannya sebagai tersangka Bupati Pelalawan Azmun Jaafar dan akhirnya ditahan.
“Siapa bilang Polda Riau tak bekerja keras. Kita sudah kerja keras mengantar BAP-nya ke Kejati Riau dulu itu. Tapi tetap tak diterima. Makanya berkasnya,” kita antar ke KPK di Jakarta.
Jutaan kubik kayu log berhasil diamankan Polda Riau dari berbagai lokasi,’ tegas AKBP S Pandiangan. Menurut S Pandiangan pihak Polda Riau dari hasil pemeriksaan puluhan saksi dulunya, akhirnya mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi otak kasus ilog di Riau ini. “Tapi karena banyak ganjalan, kasus ini terhenti. Tapi berkemungkinan kasus SP3 ini akan dicabut, dan kasusnya akan dibuka lagi,” ujar Pandiangan.